Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Dihuni 1,5 Juta Penduduk Saja

Ibu Kota baru tidak didesain untuk sebesar Jakarta.

Dany Garjito
Senin, 06 Mei 2019 | 14:00 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. (Suara.com/Achmad Fauzi)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. (Suara.com/Achmad Fauzi)

Guideku.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, Ibu Kota baru nantinya ketika diputuskan, tidak dirancang untuk menyaingi kota Jakarta yang merupakan Ibu Kota sebelumnya.

Hal ini dikatakannya dalam diskusi Pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Staf Kepresidenan, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5/2019), seperti dikutip dari Suara.com.

"Yang ingin saya tekankan, Ibu Kota baru nanti, kalau diputuskan akan dibuat tidak didesain untuk menyaingi Jakarta, tidak didesain untuk sebesar Jakarta," jelas Bambang.

Bahkan kata Bambang, nantinya Ibu Kota baru tersebut hanya dihuni untuk 900 ribu sampai 1,5 juta penduduk saja.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro. (Suara.com/Ummi Hadyah Saleh)

"Bahkan dalam skenario kami hanya ada dua pilihan, untuk 1,5 juta atau hanya 900 ribu, kalau pun diambil 1,5 juta penduduk, kalau kita masukan 10 kota terbesar Indonesia hari ini pun mereka nggak akan masuk 10 kota terbesar," ungkapnya.

Karena itu, kata Bambang Ibu Kota nantinya tidak harus menjadi kota besar. Tapi Ibu Kota baru akan berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan bisa menumbuhkan kegiatan ekonomi di wilayah yang sebelumnya.

"Karena tadinya wilayah itu kosong tidak ada kegiatan sekarang ada wilayah pusat pemerintahan yang pindah ke situ. Pusat pemerintahan bagaimana pun itu punya nilai ekonomi yang tidak kecil, yang akan bisa kemudian menjadi faktor yang menumbuhkan ekonomi di sekitar wilayah Ibu Kota baru tersebut," kata Bambang.

Lebih lanjut, Bambang juga menambahkan, bahwa Ibu Kota sebelumnya yakni Jakarta tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan.

Baca Juga: Siapkan Buka Puasa untuk Reino Barack, Syahrini: Uwel-uwel, Potong

Nantinya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tetap berlokasi di Jakarta.

Sementara pusat pemerintahan, lembaga eksekutif, yudikatif dan kedutaan berada di Ibu Kota baru.

"Ide bahwa kota baru itu tidak menyaingi Jakarta, bahwa Jakarta akan tetap menjadi kota pusat bisnis dan keuangan," katanya.

Sebagai informasi, dalam diskusi tersebut hadir pula Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor Sugianto dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.

SUARA.com/Ummi Hadyah Saleh

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI
Di tengah ancaman krisis iklim dan kerusakan alam, banyak orang mulai mempertanyakan bagaimana cara menikmati liburan ta...
travel | 13:18 WIB
Kasus penembakan tersebut menjadi menjadi sorotan terhadap WNA Australia....
travel | 12:13 WIB
Dua orang pendaki tertangkap pada 15 Juni 2025....
travel | 12:50 WIB
Penetapan Dataran Tinggi Dieng sebagai geopark nasional disambut dengan harapan besar, terutama dari para pelaku wisata ...
travel | 11:00 WIB
Aplikasi yang baik akan membantu Anda menghemat waktu dan uang, serta meminimalkan potensi masalah selama proses pemesan...
travel | 10:00 WIB
Diketahui konten itu diunggah oleh akun media sosial TikTok....
travel | 11:15 WIB
Namun Amir meminta Pemda DIY maupun Pemkab Gunungkidul harus memperhatikan jalur-jalur alternatif....
travel | 10:00 WIB
Angela Gilsha mengaku sempat datang ke sana....
travel | 13:22 WIB
Terdapat kenaikan sebesar 8,92 persen dari total kunjungan sebanyak 3.223.229 kunjungan....
travel | 14:27 WIB
Menurutnya peringatan perjalanan dari Australia ini adalah sebuah risiko, namun wisatawan manapun akan aman di Bali jika...
travel | 14:09 WIB