Buka Puasa Bersama Jokowi, Fahri Hamzah Usul Ibu Kota Pindah ke Pulau Ini

Guideku.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengakui tak setuju kalau ibu kota negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa, seperti rancangan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi.

Fahri justru memberikan usul ibu kota negara dipindahkan ke wilayah yang masih masuk otoritas DKI Jakarta, yakni Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Pakailah konsep kemaritiman, ibu kota itu dipindahkan ke pinggir, Kepulauan Seribu. Maka saya mengusulkan dipilih lah seperti Pulau Seribu," kata Fahri seusai menghadiri buka puasa bersama Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (6/5/2019), seperti dikutip GuideKu.com dari Suara.com.

Baca Juga: Inilah Kiwano, Buah yang Dipetik Thanos di Avengers: Endgame

Menurut Fahri, usul ibu kota negara yang dipindahkan ke Kepulauan Seribu masih masuk akal. Sebab, Presiden Jokowi sejak memerintah terus menggaungkan konsep kemaritiman dalam pembangunan.

Ia pun mencontohkan Malaysia yang membangun pusat pemerintahan di Putrajaya, menggantikan Kuala Lumpur. Putrajaya adalah wilayah pesisir.

"Indonesia punya Teluk Jakarta. Di sana ada pulau-pulau reklamasi yang statusnya masih mengambang. Seharusnya bisa dimaksimalkan menjadi ibu kota di pesisir. Ongkosnya kan tak semahal pindah ke luar Pulau Jawa," katanya.

Baca Juga: Terlalu Hemat, Sandra Dewi Dipaksa Suami untuk Lebih Rajin Belanja

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah serius terkait rencana pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutan buka puasa bersama pemimpin lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/5/2019).

"Pada kesempatan hari ini, mumpung bertemu dengan ketua dan pimpian lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit hal yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota. Kami serius dalam hal ini," kata Jokowi dalam sambutan.

Baca Juga: CEK FAKTA: Ada Produk Daging Babi tapi Halal di Bulan Ramadan

Sejak tiga tahun terakhir, rencana pemindahan ibu kota telah dibahas. Kemudian satu setengah tahun lalu, dirinya meminta Bappenas melakukan kajian-kajian yang lebih detail, baik dari sisi ekonomi, sosial, politik hingga kajian dari sisi lingkungan.

"Kita tahu semua bahwa di Pulau Jawa ini sudah dihuni 57 persen dari total penduduk Indonesia 149 juta orang. Padahal di pulau lain, di Sumatera penduduknya hanya 21 persen, Kalimantan 6 persen dan Sulawesi 7 persen, Papua dan Maluku 2 sampai tiga persen," ungkap Jokowi.

SUARA.com/Ummi Hadyah Saleh